Pentingkah Perjanjian Pranikahan dibuat?


           

Dewasa ini, perempuan dan laki-laki menjadi setara dari segi finansial yang diperoleh. Pengertian bahwa perempuan cenderung bersandar pada suami terkait urusan finansial telah tergerus sejak lama. Faktanya, banyak perempuan Indonesia yang telah memiliki penghasilan sendiri dan mapan sejak sebelum menikah. Karena itu, perjanjian pranikah menjadi penting untuk menjadi pertimbangan pasangan yang hendak menikah. Sudah menjadi cerita lama, jika keputusan bercerai telah ditempuh oleh suatu pasangan, maka masalah berikutnya ialah menyangkut tentang pembagian harta gono-gini.
Karena itu, menyepakati perjanjian pranikah dihadapan notaris bisa menjadi salah satu solusi jitu.

            Apa sih detailnya perjanjian pranikah itu?
            Perjanian pranikahan merupakan perjanjian yang disepakati oleh calon pasangan secara hukum di hadapan notaris, didaftarkan secara resmi di kantor catatan sipil KUA, dan biasanya dibacakan sebelum dilangsungkannya akad nikah.  Isi perjanjian ini menyatakan bahwa suami-istri setuju untuk memisahkan harta yang masing-masing mereka miliki selama menjadi kehidupan rumah tangga.
            Isi resminya, berdasarkan yang tertera pada UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yaitu :
·         Pasal 35 ayat (1) Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama.
·         Pasal 35 ayat (2) Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi harta yang dibawa masing-masing calon suami isteri di saat kondisi terburuk menimpa rumah tangga mereka. Misalnya ketika terjadinya kasus perceraian atau salah satu pasangan meninggal. Sehingga beban hutang dan beban-beban keuangan lainnnya tidak memberatkan salah satu pihak suami/isteri.
Terdapat tiga jenis perjanjian pra nikah, yaitu :
1.      Memisahkan harta masing masing milik suami dan istri. Proses ini dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Harta yang dimiliki sebelum nikah otomatis menjadi kuasa masing-masing. Sedangkan harta yang diperoleh setelah menikah otomatis menjadi harta milik bersama.
2.      Memisahkan harta masing-masing secara penuh. Proses ini meliputi seluruh harta suami/isteri sejak sebelum sampai sepanjang mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Pemisahan ini membebaskan suami/isteri untuk mempergunakan harta mereka secara hukum (bisa dijadikan jaminan, dijual, ataupun pengalihan hak milik).
3.      Memisahkan untung dan rugi selama berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Artinya, jika suami/isteri mendapatkan keuntungan finansial, maka keuntungan tersebut bisa dinikmati bersama. Sebaliknya, jika suami/isteri mengalami kerugian finansial, maka resiko tersebut hanya ditanggung satu pihak yang bersangkutan.



Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.