Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Mungkin saat ini, di antara kamu belum banyak yang mengenal istilah OJK atau Otorisasi jasa Keuangan. Bahkan mungkin, istilah OJK di kalangan warga masyarakat di seluruh lndonesia ini belum begitu dikenal secara luas. Lalu, mengapa kita membahas OjK pada materi Yang berkaitan dengan bank dan lembaga keuangan bukan bank? Apakah yang dimaksud dengan OJK? Apakah pula fungsi, tugas, dan wewenang OJK? Sebaiknya, kamu lekas membaca dan memperhatikan pembahasan mengenai OjK berikut. Hal tersebut bertujuan agar wawasan kamu semakin luas, semakin kreatif, dan memiliki rasabertanggung jawab jika kelak menjadi salah satu pelaksana di lembaga OJK.

1. Pengertian OJK dan Latar Belakang Berdirinya

OJK adalah singkatan dari Otorisasi Jasa Keuangan, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perbankan. Mungkin timbul pertanyaan selanjutnya, bukankah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap perbankan adalah Bank Indonesia?
Mengapa sekarang muncul lembaga OJK yang memiliki tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bank lndonesia?
OJK muncul ketika makin banyaknya berbagai macam tugas Bank Indonesia yang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini pun mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang melihat kenyataan bahwa adanya faktor-faktor yang lain menyebabkan tugas Bank lndonesia belum sesuai harapan. Oleh karena itu, munculah UU No. 23 Tahun 2011 yang memuat tentang pembentukan suatu lembaga keuangan lain yang bernama OJK. OJK ini tidak bersifat mengadakan Bank Indonesia. Namun, OJK hanya memindahkan dan menerima tugas pengawasan terhadap perbankan yang semula dilakukan oleh Bl sekarang dilaksanakan oleh OJK. Alasan lain yang melatarbelakangi pembagian tugas tersebut adalah agar OJK benar-benar menjadi lembaga keuangan yang independen dan jauh dari campur tangan pihak lain sehingga OjK mampu bekerja secara profesional. Dengan demikian, terjadilah pembagian tugas antara OJK dan Bl,
Lalu, apakah pengertian OjK itu?
Pengertian OJK sendiri dapat kita melihat secara langsung pada UU No 21 Tahun 2011. Pada Bab I Pasal 1 Ayat 1, tampak pengertian OJK, yaitu “Otoritas jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh Secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OjK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
Secara kelembagaan, otoritas jasa keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa otoritas jasa keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur, perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya otoritas jasa keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain,dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka kqordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan ex-officio juga dipadukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan. Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut.

a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
c. Asas kepentingan umum,yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan.
g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, otoritas jasa keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “checks and balances”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara’fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan otoritas jasa keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa Keuangan Lainnya.

2.Tujuan dan Fungsi OJK

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
OJK melaksanakan tusas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a.kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Pada dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur mengenai pengorganisasian dari tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengaeasan terhadap sektor jasa keuangan. Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme keordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih terintegrasi.

3. Wewenang OJK
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang berikut.
a.Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar; rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
2) kegiatan usaha bank, antara lain, sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
b.Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpaman, dan pencadangan bank;
2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3) sistem informasi debitur;
4) pengujian kredit (credit testing);
5) standar akuntansi bank.
c.Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1) manajemen risiko;
2) tata kelola bank;
3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
d.Pemeriksaan bank.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
a.menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini; b.menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c.menetapkan peraturan dan keputusan OjK;
d.menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e.menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f.menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g .menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga jasa Keuangan;
h.menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur; serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan
i.menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OjK mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga jasa Keuangan, pelaku. dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola Statuter; f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut.
Salah satu tujuan dari pembentukan OJK menurut UU adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat diintegrasikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi. Tantangan utama yang dihadapi di sektor keuangan di indonesia adalah konsekuensi dari pendalaman sektor keuangan, kerentanan pada risiko global, dan kredibilitas OjK.
Demikianlah pembahasan mengenai latar belakang pendirian OJK, pengertian OJK, fungsi, tugas, dan wewenang 0JK, maka kamu pun diharapkan telah memahami keseluruhan materi tentang OJK.Selain itu pembentukan OJK mengandung pengharapan agar lembaga jasa perbankan yang selama ini diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia bisa berjalan baik, lancar, dan sehat. Selain itu, harapan tersebut tidaklah berlebihan manakala mengetahui bahwa OJK benar-benar merupakan lembaga yang lebih bisa independen dibandingkan Bank Indonesia. Secara umum, semua berharap agar OJK menjadi lembaga yang berjalan secara optimal dan profesional demi kelancaran proses pertumbuhan ekonomi di negara kita. Selebihnya, jika kamu ingin memahami lebih lanjut, kamu bisa membaca UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OjK.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.